Datuk Rizal Muhammad: Desakan Gibran Mundur Tak Bisa Mengabaikan Mandat Rakyat dan Konstitusi

KOPERZONE - Pengamat politik Datuk Rizal Muhammad menegaskan bahwa desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya tidak seharusnya disikapi dengan mengabaikan prinsip demokrasi dan mandat rakyat. Menurutnya, setiap persoalan yang menyangkut jabatan Wakil Presiden harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi, bukan tekanan politik.

Datuk Rizal menyampaikan pandangan tersebut saat ditemui wartawan di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia menilai, Gibran telah mendapatkan kepercayaan rakyat melalui Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 untuk menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden selama lima tahun. Mandat tersebut, kata dia, harus dihormati hingga berakhirnya masa jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Menurut saya, Pak Gibran tidak perlu mundur. Beliau sudah mendapatkan mandat dari rakyat untuk menjabat sebagai Wakil Presiden selama lima tahun. Karena itu, saya tidak sependapat jika ada pihak-pihak yang mendesak beliau mengundurkan diri," ujar Datuk Rizal.

Ia mengatakan, dalam sistem demokrasi, hasil pemilihan umum merupakan keputusan politik yang harus dihormati sepanjang proses dan penetapannya telah berjalan sesuai ketentuan hukum. Oleh karena itu, berbagai polemik yang muncul setelah pelaksanaan Pilpres tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan mandat yang telah diberikan rakyat.

Terkait persoalan dokumen pendidikan Gibran yang kembali menjadi sorotan, Datuk Rizal berpandangan bahwa setiap keberatan harus ditempuh melalui prosedur hukum yang tersedia. Ia mengingatkan bahwa persyaratan pencalonan telah menjadi bagian dari proses verifikasi penyelenggara pemilu.

"Ketika seseorang mencalonkan diri, tentu ada persyaratan dan aturan yang harus dipenuhi. KPU memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan tersebut. Jika prosesnya sudah dinyatakan memenuhi ketentuan dan hasil pemilu telah ditetapkan, maka keputusan itu harus dihormati," ungkapnya.

Lebih jauh, Datuk Rizal mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai landasan dalam menjalankan kehidupan bernegara. Menurutnya, perbedaan pandangan politik merupakan hal wajar dalam demokrasi, tetapi tidak boleh berkembang menjadi tekanan yang mengesampingkan aturan hukum.

Ia menjelaskan, pemberhentian Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan tuntutan atau desakan kelompok tertentu. Terdapat mekanisme konstitusional yang harus dipenuhi, baik terkait pengunduran diri, kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat menjalankan kewajibannya, maupun proses pemakzulan atau impeachment.

"Kalau memang ada persoalan, silakan diselesaikan melalui jalur hukum dan mekanisme konstitusi. Bukan dengan tekanan ataupun demonstrasi yang diarahkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Kita ini negara hukum Pancasila, sehingga setiap persoalan harus diselesaikan berdasarkan aturan," tegasnya.

Datuk Rizal juga mengingatkan DPR agar menjalankan fungsi pengawasan dan kewenangannya secara proporsional. Ia menilai, lembaga legislatif harus tetap berpegang pada kepentingan nasional dan tidak menjadikan persoalan politik sebagai sarana untuk memenuhi kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

Mengenai kemungkinan munculnya langkah DPR untuk mendorong pemakzulan Gibran, ia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan persoalan yang harus mengikuti prosedur dan tahapan sebagaimana diatur dalam konstitusi.

"Kalau DPR ingin melanjutkan proses pemakzulan, silakan saja sepanjang dilakukan sesuai aturan. Namun, jangan sampai ada kepentingan tertentu yang justru mengabaikan prinsip negara hukum. Semua harus berjalan melalui mekanisme yang sudah ditetapkan," katanya.

Di samping persoalan konstitusional tersebut, Datuk Rizal turut memberikan penilaian mengenai kapasitas dan karakter komunikasi politik Gibran. Menurutnya, Gibran memiliki gaya tersendiri dalam menyampaikan gagasan maupun menghadapi dinamika persaingan politik.

Ia mencontohkan penampilan Gibran dalam debat Pilpres 2024 yang dinilainya memperlihatkan kemampuan menghadapi kompetisi dan perbedaan pandangan dengan kandidat lainnya.

"Kalau kita melihat debat Pilpres waktu itu, Gibran memiliki cara tersendiri dalam menyampaikan gagasan dan menghadapi lawan debat. Menurut saya, beliau merupakan pilihan yang tepat dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden," tuturnya.

Menutup pernyataannya, Datuk Rizal mengajak para elite politik, anggota DPR, serta seluruh elemen masyarakat untuk tidak terjebak dalam perselisihan politik yang berlarut-larut. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan, stabilitas nasional, dan keberlangsungan pemerintahan demi kepentingan rakyat.

Menurutnya, perbedaan pilihan dan pandangan politik seharusnya menjadi bagian dari dinamika demokrasi, bukan justru dimanfaatkan untuk menciptakan perpecahan atau saling menjatuhkan.

"Marilah kita menjadi rakyat Indonesia yang baik. Kita adalah negara hukum Pancasila. Mari bersama-sama menghormati hukum dan melangkah ke depan. Jangan ada tujuan-tujuan tertentu untuk kepentingan orang lain. Yang harus kita utamakan adalah rakyat dan masa depan bangsa," pungkas Datuk Rizal.(FS)***