Badaruddin Andi Picunang Soroti Pertemuan Prabowo-Jokowi: Jangan Sampai Kepentingan Rakyat Terabaikan

KOPERZONE - Ketua Dewan Pertimbangan Nasional Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Badaruddin Andi Picunang, menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) sebagai bagian dari silaturahmi dan komunikasi politik yang wajar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Badaruddin, komunikasi antara pemimpin negara, baik yang sedang menjalankan pemerintahan maupun yang telah menyelesaikan masa jabatannya, perlu disikapi secara positif. Terlebih lagi, komunikasi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, ia mengingatkan agar dinamika politik di kalangan elite tidak justru mengalihkan perhatian dari berbagai persoalan mendasar yang masih menimpa masyarakat.

“Yang paling penting, jangan sampai dinamika politik di tingkat elite membuat kita kehilangan fokus terhadap persoalan rakyat,” kata Badaruddin dalam keterangannya, yang dilansir Jumat (9/10/2026).

Ia menegaskan, masyarakat pada dasarnya tidak hanya berkepentingan mengetahui siapa bertemu dengan siapa, tetapi juga ingin melihat hasil nyata dari setiap dinamika politik yang berlangsung di tingkat nasional.

Menurutnya, komunikasi antarpemimpin berakhir pada kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan daya beli, hingga memperbaiki kualitas pelayanan publik.

“Rakyat ingin harga kebutuhan pokok terjangkau, lapangan pekerjaan semakin luas, daya beli meningkat, pelayanan publik semakin baik, pendidikan dan kesehatan semakin berkualitas, serta kehidupan yang aman dan nyaman,” ujarnya.

Badaruddin berpandangan, hubungan yang baik antara Prabowo dan Jokowi dapat menjadi ruang untuk bertukar pengalaman, gagasan, serta pandangan mengenai berbagai persoalan strategis yang dihadapi Indonesia.

Meski demikian, ia menekankan bahwa Presiden Prabowo tetap memegang kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam menentukan arah serta kebijakan pemerintahannya. Oleh karena itu, komunikasi dengan pemimpin sebelumnya tidak boleh dimaknai sebagai ketelitian tanggung jawab atas keputusan pemerintahan yang sedang berjalan.

Bagi PSI, lanjut Badaruddin, stabilitas politik memang penting untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan dan menciptakan suasana nasional yang kondusif. Namun, stabilitas bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen agar pemerintah dapat bekerja lebih efektif dan memberikan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Jangan sampai energi bangsa habis untuk memuat elite, sementara masyarakat masih menghadapi persoalan ekonomi, pekerjaan, biaya hidup, dan kebutuhan pelayanan publik,” tegasnya.

Ia berharap pertemuan dan komunikasi antara Prabowo dan Jokowi juga dapat menjaga hubungan politik tetap kondusif sekaligus memperkuat konsentrasi pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan nasional.

Badaruddin juga mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan mengenai substansi pertemuan kedua tokoh tersebut sebelum terdapat penjelasan resmi dari pihak-pihak yang terlibat.

Menurutnya, spekulasi nasional yang berkembang tanpa informasi mampu berpotensi memunculkan beragam penafsiran yang justru tidak produktif bagi kehidupan politik.

“Kami menghormati pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi dan menunggu informasi resmi mengenai substansinya. Yang terpenting, apa pun dinamika politik di tingkat elite, kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas utama dan tidak boleh menjadi korban kepentingan politik jangka pendek,” tutupnya.

Prabowo Undang Jokowi ke Kertanegara

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto diketahui bertemu dengan Jokowi di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Selasa (6/10/2026) malam. Pertemuan kedua tokoh tersebut berlangsung sekitar dua jam, mulai pukul 19.00 WIB hingga 21.00 WIB.

Ajudan Jokowi, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, membenarkan adanya pertemuan tersebut. Ia menyebut Jokowi datang ke kediaman Prabowo setelah menerima undangan langsung dari Presiden.

“Pak Prabowo yang mengundang Pak Jokowi ke Kertanegara,” ujar Syarif saat dikonfirmasi, Rabu (7/10/2026).

Meski memungkinkan pertemuan itu, Syarif tidak mengungkapkan secara rinci materi pembicaraan yang terjadi di antara kedua tokoh tersebut.

Ia hanya menegaskan bahwa pertemuan itu merupakan bagian dari silaturahmi antara pemimpin negara.

Betul, silaturahmi antar pemimpin negara, tutupnya.

Hingga informasi tersebut disampaikan, belum ada rincian resmi mengenai agenda khusus maupun substansi pembicaraan dalam pertemuan Prabowo dan Jokowi. Oleh karena itu, sebagaimana diingatkan Badaruddin, perhatian publik diharapkan tetap diarahkan pada bagaimana pemerintah dapat menjawab kebutuhan dan masyarakat memastikan kepentingan rakyat menjadi prioritas dalam setiap pengambilan kebijakan.***