PPJB Sudah Terbit, Legalitas Tanah Dipersoalkan: Laporan di Polres Metro Jakarta Timur Belum Tuntas

KOPERZONE – Proses penanganan dua laporan dugaan penipuan yang diajukan H. Yadi Sifdasani M di Polres Metro Jakarta Timur kembali menjadi sorotan. Hingga awal 2026, Yadi mengaku belum memperoleh kepastian hukum atas laporan yang masing-masing berkaitan dengan transaksi tanah dan proyek bernilai besar.

Laporan pertama dibuat pada Februari 2025 melalui Unit Harda terkait dugaan penipuan pembelian tanah. Yadi menyebut mengalami kerugian sekitar Rp200 juta. Objek tanah disebut berada di Jakarta Utara, sementara transaksi dilakukan di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur.

Menurut Yadi, transaksi tersebut diperkuat dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat di hadapan notaris. Namun, ia mengklaim hingga kini pihak penjual belum pernah menunjukkan dokumen legalitas kepemilikan tanah yang dijanjikan.

“Kalau memang ada PPJB, seharusnya bisa ditelusuri dasar kepemilikannya. Tapi sampai sekarang belum ada perkembangan berarti,” ujarnya saat ditemui di Mapolres Jakarta Timur, Senin (16/2/2026).

Ia menyebut terlapor berinisial ED. Yadi juga mengungkap pernah menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai keluarga Kapolres Jakarta Timur pada 2025, tak lama setelah laporan dibuat. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan adanya potensi intervensi, meski hingga kini belum ada bukti maupun klarifikasi resmi terkait dugaan tersebut.

Selain perkara tanah, Yadi juga memiliki laporan lain yang telah diajukan sejak 2017 melalui Unit Kriminal Khusus (Krimsus). Laporan itu menyangkut dugaan penipuan proyek di wilayah Tangerang dan Marunda, dengan transaksi disebut berlangsung di Jakarta Timur.

Dalam kasus proyek tersebut, Yadi mengaku telah menyerahkan berbagai dokumen kepada penyidik, di antaranya bilyet giro Bank BCA, bukti transfer, kwitansi pembayaran, serta dokumen Surat Perintah Kerja (SPK). Ia menaksir total kerugian mencapai lebih dari Rp1 miliar, bahkan untuk salah satu proyek nilainya disebut mencapai puluhan miliar rupiah.

Meski belum menggunakan jasa kuasa hukum, Yadi mengaku masih berharap proses hukum berjalan profesional. Ia meminta perhatian Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol. Alfian Nur Rizal serta Kapolri Listyo Sigit Prabowo agar memastikan laporan masyarakat tidak terhenti tanpa kejelasan.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Metro Jakarta Timur mengenai perkembangan penyelidikan dua laporan tersebut.

Penelusuran ke Kantor Notaris

Untuk menelusuri keabsahan dokumen PPJB, tim media mendatangi Kantor Notaris & PPAT Leonard Tulus Simangunsong, SH, di Ciputat, Tangerang Selatan. Salah satu karyawan berinisial A membenarkan bahwa PPJB antara Yadi dan pihak penjual terdaftar di kantor tersebut.

Ia menjelaskan, proses transaksi difasilitasi oleh rekanan kantor notaris berinisial S. Terkait komunikasi dengan penyidik, A mengingat pernah ada surat pemanggilan dari kepolisian pada 2025, namun tidak ada tindak lanjut setelah itu.

Di sisi lain, S menyatakan siap menyerahkan dokumen yang menjadi dasar penerbitan PPJB apabila diminta secara resmi. Ia juga mengaku belum menerima surat klarifikasi dari kepolisian terkait laporan Yadi.

Belum adanya penjelasan resmi mengenai progres penyidikan menimbulkan pertanyaan publik tentang efektivitas penanganan perkara. Kasus ini sekaligus menjadi ujian transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. (FS)***