Keluarga Besar PP INI dan CAAs-UINL

Masa Depan Notaris dalam Perekonomian Digital dan Fokus Pencegahan TPPU-Pendanaan Terorisme

KOPERZONE - Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) dan Komisi Asia-Ikatan Notaris Internasional (Asian Affairs Commision of The International Union of Notaries/CAAs-UINL) melaksanakan rapat pleno membahas tentang perkembangan profesi notaris dunia ditengah gelombang digitalisasi, di Marriott Hotel, Yogyakarta, Jumat (21/7/2023). 

Adapun perwakilan negara Asia yang hadir dalam rapat pleno tersebut adalah; China, Vietnam, Mongolia, Uzbekistan, Korea Selatan, dan Kazakhstan. Juga dihadiri Presiden UINL, Lionel Galliez. 

Pada rapat itu, perwakilan negara Lebanon tidak bisa hadir karena masih terjadi konflik politik dan ekonomi di negara Timur Tengah tersebut. 

Presiden CAAs sekaligus Sekretaris Umum PP INI, Tri Firdaus Akbarsyah menjelaskan untuk tahun depan Uzbekistan terpilih sebagai tuan rumah rapat Komisi Negara Asia dan Dilshov Azurov ditunjuk sebagai Presiden CAAs 2024-2025. 

Pada Sabtu besok, 22 Juli 2023 juga dilaksanakan seminar internasional yang akan dibuka oleh Menkopolhukam, Mahfud MD yang mewakili Presiden RI Joko Widodo. 

Tujuan dari acara tersebut, kata Tri adalah untuk membuka wawasan semua orang dalam melihat perkembangan profesi notaris di dunia. Dimana kata dia, dalam seminar internasional juga akan dibahas mengenai pengaruh digitalisasi ditengah pekerjaan sebagai notaris. Untuk itu, menurutnya perlu penguatan didalam sistem Civil Law ditengah sistem Common Law yang semakin superior. 

"Dari 91 negara anggota UINL akan memperkuat ketahanan sistem Civil Law," ucap Tri Firdaus Akbarsyah, Jumat (21/7/2023). 

Kata Tri, dengan adanya sistem Civil Law akan membuat pencegahan konflik yang terjadi ditengah masyarakat dan itu salah satu fungsi notaris. 

"Fungsi notaris itu, untuk melindungi hak-hak dari warga negara, serta klasifikasi dari masyarakat agar tidak terjadi konflik," tuturnya. 

Sementara itu, Ketua Umum PP INI Yualita Widyadhari, mengatakan diakhir kepengurusannya masih bisa menyelenggarakan kegiatan seminar internasional, yang mana itu penting untuk profesi notaris. 

Kata Yualita, salah satu rencana kerja UINL adalah memberi masukan ke organisasi-organisasi besar seperti PBB dan Bank dunia untuk memberi masukan mengenai sistem hukum Civil Law. Menurutnya, ini tantangan besar ditengah pengaruh sistem Common Law, agar perjuangan notaris didalam sistem Civil Law mendapatkan perluasan profesi. 

"Oleh karena itu diperlukan support dari semua notaris. Eksistensi notaris Indonesia di era digitalisasi, juga ingin membantu pemerintah menjadi anggota FATF (The Financial Action Task Force) terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme," ujar Yualita. 

Yualita menjelaskan, dengan menjadi anggota FATF, itu membuktikan Indonesia bebas dari pencucian uang dan pendanaan terorisme. 

"Juga untuk menarik investor datang dan berinvestasi ke Indonesia, dan pekerjaan notaris akan bertambah. Untuk itu, INI terus aktif di UINL guna membantu pemerintah agar menjadi anggota FATF," ungkapnya. 

Ditempat yang sama Presiden UINL, Lionel Galliez, menerangkan bahwa semua notaris termasuk di Indonesia memiliki permasalahan yang sama, terutama dalam memperjuangkan sistem Civil Law. Dia juga memuji PP INI yang terus aktif memberikan kontribusi bagi perkembangan dan kemajuan notaris di Indonesia di era digitalisasi. 

"Peran besar notaris adalah untuk kepentingan masyarakat. Di era digitalisasi notaris bisa menjadi jembatan bagi perkembangan ekonomi inklusif yang melibatkan semua pihak seperti UMKM dan koperasi. Terutama di negara-negara yang menggunakan sistem Civil Law," terang Lionel. 

Kata dia, yang dianggap menjadi ancaman di era digitalisasi adalah akan menggantikan profesi notaris. Dengan adanya teknologi, sebenarnya menurut Lionel pekerjaan lebih efesien dalam memberikan kepastian hukum.

"Kita harus terlibat dalam menggunakan digitalisasi, tujuan teknologi sendiri adalah untuk kemaslahatan masyarakat," tuturnya. 

Notaris Diminta untuk Melaporkan kepada PPATK Jika ada Transaksi yang Mencurigakan

Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam), Mahfud MD mengatakan saat ini perkembangan teknologi mempengaruhi aspek kehidupan manusia, termasuk peran notaris dalam pelaksanaan tugasnya. 

Notaris kata dia, berperan penting untuk mencegah tindak pidana dari dampak dalam penggunaan teknologi tersebut, salah satunya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan pendanaan terorisme. 

Hal itu disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD, saat memberikan sambutan dalam kegiatan 'Seminar Internasional' yang dilaksanakan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) di Marriott Hotel, Yogyakarta, Sabtu (22/7/2023). 

Mahfud MD yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Nasional TPPU menerangkan ternyata ada tindakan kejahatan lain yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu tindak pidana perdagangan manusia dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. 

Kata dia, tindak pidana semacam itu secara formal menggunakan akta-akta resmi dengan melibatkan jasa notaris (oknum yang tidak bertanggungjawab). 

"Kejahatan-kejahatan itu disebut kejahatan kerah putih (White Color Crime) yang mana menggunakan fasilitator dari kalangan profesional seperti pengacara, akuntan, hingga notaris," ungkap Menkopolhukam Mahfud MD, Sabtu (22/7/2023). 

Alumni UGM itu juga meminta notaris untuk melaporkan kepada PPATK jika ada transaksi keuangan yang mencurigakan. Hal itu, katanya diatur dalam Pasal 3, PP NO. 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. 

"Notaris dibutuhkan perannya dalam mendeteksi modus-modus penyembunyian aset seperti; transaksi perdagangan internasional, penyelundupan uang tunai, dan perdagangan saham dan sebagainya," tegas Mahfud MD. 

Mahfud juga berharap agar pada tahun 2023 ini, Indonesia segera menjadi bagian dari anggota FATF untuk lebih mudah dalam menindak jenis kejahatan-kejahatan yang menggunakan bantuan teknologi tersebut. 

Sementara itu hadir secara daring Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, dimana dia berpesan notaris dalam menjalankan profesinya harus senantiasa menyesuaikan dan mengikuti perkembangan di era globalisasi. Utamanya berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut urusan perdata, seperti transaksi melalui sarana elektronik dan online atau digital. 

Digitalisasi keuangan dan ekonomi digital di Indonesia saat ini perkembangannya semakin pesat. Mulai dari sektor teknologi finansial, perdagangan elektronik (e commerce), hingga metaverse.

"Salah satu bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi adalah transformasi menjadi cyber notary, yakni memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mempermudah menjalankan tugas dan kewenangan. Sekaligus memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari notaris," ujar Bamsoet sapaan akrabnya. 

Dia menjelaskan, cyber notary bukanlah disrupsi terhadap notaris konvensional. Cyber notary justru meningkatkan fungsi dan peran notaris konvensional dalam era digital. Sebab, cyber notary merupakan bagian penting dari keamanan dan ketahanan siber nasional.

"Hal ini berkaitan dengan tingginya transaksi ekonomi digital di Indonesia yang menuntut adanya kepercayaan hukum digital yang dilakukan cyber notary. Selaku pihak ketiga yang dapat mengeliminasi kemungkinan penipuan dan pemalsuan dalam suatu transaksi elektronik," terang politisi Partai Golkar tersebut. 

Notaris, kata dia merupakan profesi yang mulia. Keberadaannya sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dalam perbuatan hukum yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi semua warga negara. 

"Notaris dapat dikatakan sebagai profesi pejabat publik yang membuat dokumen terkuat dan terpenuh, dalam pemenuhan bukti secara otentik atau sempurna yang dilakukan untuk proses penegakan hukum," ujarnya. 

Dalam sambutannya, Ketua Umum PP INI, Yualita Widyadhari menegaskan mendukung seluruh upaya pemerintah dalam pemberantasan TPPU dan Pendanaan Terorisme. 

"Untuk itu kami dalam seminar internasional ini mengangkat tema masa depan notaris dalam pembangunan ekonomi inklusif yang memastikan akses untuk koperasi, UMKM, perekonomian digital yang aman yaitu fokus kepada pencegahan TPPU dan pendanaan terorisme," ungkapnya. 

Notaris, menurutnya sebagai pejabat publik yang diangkat oleh pemerintah harus bisa memastikan perekonomian yang aman bagi semua lapisan masyarakat. 

"Dengan seminar ini ingin memberikan yang terbaik untuk PP INI dan anggota, serta berkontribusi untuk negara Indonesia," katanya. 

Yualita juga mengingatkan, pada Bulan Agustus 2023 nanti, PP INI akan mengadakan Kongres XXIV untuk memilih Ketua Umum yang baru. Sistem pemilihan yang dilakukan dengan menggunakan I-Vote Nasional. 

Kata dia, sistem i-vote nasional sendiri sudah didukung oleh Kemenkumham, Kemensesneg, Kemenkominfo, dan BSSN. Juga, kata Yualita memberikan kesempatan kepada lebih kurang 19.000 anggota INI dalam memilih ketua umum pilihannya. 

"Semoga sistem ini menjadi role model bagi seluruh organisasi yang ada di Indonesia dalam melaksanakan Kongres ataupun memilih calon pimpinan atau ketua umum organisasi," pungkasnya. 

PP INI Sukses Menyelenggarakan Seminar Internasional, Peserta Melampaui Target

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) sukses menyelenggarakan rapat pleno dengan Komisi Asia-Ikatan Notaris Internasional (Asian Affairs Commision of The International Union of Notaries/CAAs-UINL) dan seminar internasional dengan tema "Masa Depan Notaris Dalam Pembangunan Ekonomi Inklusif Untuk Koperasi Dan UMKM, Perekonomian Digital Yang Aman, Fokus Kepada Pencegahan TPPU dan Pendanaan Terorisme". 

Acara tersebut dilaksanakan pada 21-22 Juli 2023 di Marriott Hotel Yogyakarta. 

Ketua Umum PP INI, Yualita Widyadhari menjelaskan bahwa para peserta sangat antusias demi mengikuti acara tersebut. Terkhusus seminar internasional katanya, peserta mencapai 800 orang, yang mana target sebenarnya adalah 700 orang. 

Ditambah, kata Yualita, presentasi dari berbagai negara anggota UINL dan CAAs terkait perkembangan profesi notaris di berbagai dunia tentunya bermanfaat untuk para peserta. 

"Karena antusias dari rekan-rekan panitia dan peserta semua berjalan dengan lancar. Ditambah presentasi dari UINL dan CAAs tentunya sangat bermanfaat bagi rekan-rekan notaris di Indonesia," ucap Yualita Widyadhari, di Marriott Hotel Yogyakarta, Sabtu Malam (22/7/2023). 

Dirinya juga mengatakan, untuk panitia acara / Steering Committee (SC), PP INI menunjuk tiga Pengurus Wilayah (Pengwil) yakni; Pengwil Yogyakarta, Pengwil Jateng, dan Pengwil Jatim. 

Yualita ingin, di era terakhir kepengurusannya dapat memberi sesuatu yang bermanfaat untuk anggota. Dan sengaja menunjuk banyak panitia yang terlibat agar memberikan hasil yang maksimal. 

"Tujuannya untuk memberikan yang terbaik bagi anggota dan Indonesia," tuturnya. 

Sementara itu, Sekretaris Umum PP INI, Tri Firdaus Akbarsyah menerangkan untuk tuan rumah CAAs dan kepemimpinan selanjutnya adalah negara Uzbekistan. 

Untuk seminar internasional sendiri, katanya adalah demi memperkuat pengetahuan dalam dunia kenotariatan, yang sekarang ini banyak sekali perkembangan contohnya mengenai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). 

Dengan adanya seminar internasional ini, menurut Tri, bertujuan untuk mendorong Indonesia menjadi anggota FATF. Karena, sudah menjadi kewajiban di Indonesia dan diluar negeri untuk mendukung pencegahan TPPU dan pendanaan terorisme. 

"Ini merupakan langkah maju dari organisasi, dan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pencegahan TPPU serta pendanaan terorisme. Dengan adanya seminar internasional ini kita bisa merekomendasikan Indonesia masuk menjadi anggota FATF," tegasnya. 

Ditempat yang sama juga, Ketua OC acara tersebut, Agung mengungkapkan acara rapat pleno dan seminar internasional berjalan dengan baik dan lancar, karena PP INI menunjuk langsung 3 Pengwil sebagai panitia. 

"Kami berterimakasih telah diberikan kepercayaan oleh PP. Semua kegiatan ini sangat bermanfaat untuk semua anggota. Dan kedepannya kita akan membuat acara yang lebih baik lagi," ujarnya. 

Dengan hadirnya pembicara internasional seperti dari negara Prancis dan Hungaria, menurut anggota DKP PP INI, Pieter Latumeten merupakan ilmu pengetahuan mengenai perkembangan kenotariatan di luar negeri. 

"Kita tidak bisa mendapatkan pengetahuan tentang perkembangan kenotariatan di negara mereka masing-masing tanpa mengundang mereka kemari. Ini perlu, kita tidak bisa menyembunyikan diri. Kalau melihat secara global kita harus ubah UU Jabatan Notaris dalam menyesuaikan dan menyelaraskan perkembangan teknologi saat ini," terang Pieter. 

Dia menambahkan, dengan mengundang perwakilan notaris dari negara-negara Asia dan Eropa adalah sesuatu yang berhasil diselenggarakan oleh PP INI. Dan, katanya ilmu pengetahuan yang mereka paparkan mengenai dunia kenotariatan di negaranya tentunya tidak mungkin bisa didapatkan di Universitas. 

"Kita bisa mengundang negara-negara Asia dan Eropa, yang tidak mungkin ilmu kenotariatan yang diterapkan di negara mereka bisa didapatkan di bangku kuliahan," pungkasnya. (F01) ***


Comment As:

Comment (0)