IPHI Kukuhkan Pengurus Pusat 2026–2031, Perkuat Sinergi dengan Pemerintah dan Kementerian Haji

KOPERZONE - Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) mengukuhkan jajaran Pengurus Pusat masa bakti 2026–2031 di Batavia Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (25/7/2026). Pengukuhan tersebut menjadi awal kepengurusan baru dalam memperkuat peran organisasi sebagai wadah para alumni haji sekaligus mitra strategis pemerintah.

Wakil Ketua Umum IPHI, H. Indra Semi Kadiyono, menjelaskan bahwa kepengurusan yang dikukuhkan merupakan hasil Musyawarah Nasional (Munas) IPHI yang diselenggarakan di Kuta, Bali, pada 15–16 Juni 2026. Munas tersebut dihadiri para pengurus wilayah dari berbagai daerah sebagai forum tertinggi organisasi dalam menentukan arah kepemimpinan.

"Pengukuhan hari ini merupakan tindak lanjut dari hasil Munas di Bali. Ini adalah langkah awal bagi kepengurusan baru untuk menjalankan amanah organisasi selama lima tahun ke depan," ujar Indra kepada wartawan usai acara.

Prosesi pengukuhan berlangsung khidmat dengan dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) beserta Sekretaris Jenderal MUI. Keduanya diketahui turut menjadi bagian dari jajaran Dewan Penasehat dan pengurus IPHI.

Sebanyak 52 peserta mengikuti kegiatan tersebut, yang terdiri atas Pengurus Pusat IPHI periode 2026–2031 serta perwakilan pengurus wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang hadir untuk memberikan dukungan terhadap kepengurusan baru.

Indra menuturkan, IPHI memiliki posisi strategis karena menghimpun para alumni haji dari seluruh Indonesia. Dengan jumlah jamaah haji Indonesia yang menjadi salah satu terbesar di dunia, organisasi ini dinilai memiliki potensi besar untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Menurutnya, keberadaan IPHI tidak hanya bertujuan menjaga silaturahmi antarjamaah haji, tetapi juga mendorong para alumni haji agar terus mengambil peran dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan kebangsaan setelah kembali dari Tanah Suci.

"Semangat berhaji harus terus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai yang diperoleh selama menjalankan ibadah haji perlu diterjemahkan menjadi kontribusi nyata bagi umat, bangsa, dan negara," katanya.

Lebih lanjut, Indra menyampaikan bahwa IPHI siap memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Haji sebagai mitra strategis dalam mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Ia berharap pelayanan kepada jamaah akan semakin baik dari tahun ke tahun seiring hadirnya kementerian yang secara khusus menangani urusan haji.

Selain itu, IPHI juga menyatakan dukungan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dukungan tersebut mencakup penguatan ekonomi nasional, pembangunan politik yang sehat, serta komitmen terhadap pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Kami berharap IPHI dapat menjadi organisasi yang terus memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju, berintegritas, dan berkeadilan," tutup Indra.***