
KOPERZONE - Persoalan dualisme kepemimpinan dalam tubuh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) memasuki babak baru. Pengurus Pusat (PP) IPHI di bawah kepemimpinan Mayjen TNI (Purn.) Dr. H. Ahmad Yani Basuki, M.Si., resmi menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan pemalsuan dokumen yang diduga berkaitan dengan munculnya kepengurusan tandingan di organisasi tersebut ke Bareskrim Polri, Jumat (20/11/2026).
Laporan tersebut ditujukan kepada pihak-pihak yang diduga terlibat dalam persoalan dokumen kenotariatan yang menjadi salah satu sumber polemik kepengurusan IPHI. Namun, pihak terkait yang harus bertanggung jawab secara hukum, PP IPHI menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik untuk melakukan pendalaman berdasarkan bukti dan keterangan yang disampaikan.
Ketua Tim Kuasa Hukum PP IPHI, Muhammad Joni, SH, MH, mengatakan, pelaporan pidana tersebut merupakan langkah untuk memperoleh kepastian hukum sekaligus mengungkap kebenaran materiil atas dugaan pemalsuan dokumen yang selama ini menjadi persoalan di internal organisasi.
Menurutnya, langkah tersebut ditempuh setelah proses gugatan perdata yang diajukan PP IPHI berakhir di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 9 November 2026. Dalam putusannya, MA menolak gugatan dengan alasan formil atau niet ontvankelijke verklaard (NO), sehingga pokok perkara belum diperiksa secara substansial.
“Karena jalur perdata belum menyentuh pokok perkara dan upaya perdamaian atau islah sebelumnya selalu ditolak oleh pihak Erman Suparno, maka laporan pidana ke Bareskrim Polri ini menjadi langkah terukur untuk menguji kebenaran materiil atas dugaan pemalsuan dokumen,” ujar Muhammad Joni kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Joni menjelaskan, permasalahan tersebut berawal dari publikasi sebuah akta notaris di Kota Sukabumi pada 7 Juni 2021. Dalam akta itu disebutkan bahwa kepengurusan PP IPHI masa bakti 2015–2020 telah demisioner, sekaligus memberikan kewenangan kepada Erman Suparno bersama jajaran untuk mengambil langkah-langkah organisasi.
Namun, pihak PP IPHI di bawah kepemimpinan Ahmad Yani Basuki mempersoalkan keabsahan dokumen tersebut. Mereka menilai tidak pernah ada keputusan Muktamar maupun mekanisme organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang menyatakan kepengurusan demisioner tersebut.
“Akta tersebut menjadi persoalan mendasar karena tidak pernah ada keputusan organisasi melalui forum Muktamar yang memberikan kewenangan sebagaimana tercantum di dalamnya. Inilah yang perlu diuji dan dibuktikan melalui proses hukum,” jelas Joni.
Ia mengungkapkan, dokumen tersebut kemudian menjadi dasar bagi kelompok Erman Suparno untuk menggelar pertemuan di Jakarta pada 12 Juni 2021 yang diklaim sebagai Muktamar VII IPHI. Dalam pertemuan itu, Erman Suparno ditetapkan sebagai ketua umum.
Sementara itu, PP IPHI menyatakan Muktamar VII yang sah telah diselenggarakan di Surabaya pada 21 Agustus 2021, di tengah situasi pandemi Covid-19. Forum tersebut dihadiri 28 dari 32 Pengurus Wilayah IPHI yang sah.
Muktamar di Surabaya dibuka oleh Wakil Menteri Agama RI yang mewakili Presiden RI dan ditutup oleh Gubernur Jawa Timur. Dalam forum tersebut, almarhum H. Ismed Hasan Putro terpilih sebagai Ketua Umum PP IPHI. Kepemimpinan organisasi kemudian dilanjutkan oleh Mayjen TNI (Purn.) Ahmad Yani Basuki sejak tahun 2024.
Selain melaporkan dugaan tindak pidana ke Bareskrim Polri, tim kuasa hukum PP IPHI juga telah menempuh jalur pengawasan profesi dengan mengadukan dugaan pelanggaran kode etik terkait pembuatan akta tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Sukabumi dan Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI).
Dalam proses pelaporan di Bareskrim, tim kuasa hukum turut menyerahkan sejumlah bukti awal. Mereka menyatakan siap memberikan tambahan dokumen maupun keterangan apabila diperlukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
Joni menegaskan, langkah hukum tersebut bukan semata-mata persoalan perebutan kepemimpinan, melainkan bagian dari upaya menjaga keabsahan tata kelola organisasi serta mempertahankan marwah IPHI.
Ia juga menyampaikan bahwa pelaporan tersebut merupakan tindak lanjut amanat Muktamar VIII IPHI yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 19 September 2026.
PP IPHI pun mengimbau seluruh jajaran pengurus wilayah dan anggota IPHI di berbagai daerah agar tetap menjaga ketenangan, memperkuat ukhuwah, serta tidak terprovokasi oleh dinamika yang berkembang.
Pihaknya berharap proses hukum di Bareskrim Polri dapat berjalan secara profesional, obyektif, dan transparan sehingga permasalahan yang telah berlangsung selama beberapa tahun tersebut dapat memperoleh kejelasan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.***