Koperzone

KOPERZONE – Persoalan robohnya tembok pembatas tanah di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 13 (KMS 13), Menteng, Jakarta Pusat, yang diduga berkaitan dengan aktivitas pembangunan rumah tinggal di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 15 (KMS 15), mulai menemukan ruang penyelesaian melalui mediasi.

Mediasi yang mempertemukan perwakilan kedua belah pihak tersebut berlangsung di Kantor Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026), dan dipimpin langsung oleh Camat Menteng, Nurhelmi Savitri.

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk mempertemukan kedua pihak, sekaligus membuka komunikasi terkait robohnya tembok pembatas yang diketahui telah diganti dengan pagar seng proyek pembangunan di lokasi KMS 15.

Kuasa KMS 13, Harmansyah Ali Yasin AR, menjelaskan bahwa persoalan tersebut pertama kali diketahuinya pada Rabu (4/11/2026), ketika dirinya mendatangi lokasi untuk memeriksa kondisi properti sekaligus melakukan pengecekan dan pengukuran tanah sebagai bagian dari rencana pengurusan balik nama waris.

Namun, setibanya di lokasi dan memeriksa bagian belakang rumah, dirinya mendapati tembok pembatas di sisi kanan pekarangan telah roboh dan posisinya digantikan dengan pagar seng milik proyek pembangunan rumah di sebelahnya.

"Saya datang ke lokasi untuk mengecek kondisi rumah sebelum proses pengurusan balik nama waris dilakukan. Tetapi, ketika memeriksa bagian belakang, ternyata tembok pembatas tanah kami sudah roboh dan diganti dengan pagar seng," ungkap Harmansyah seusai mediasi.

Merasa perlu mendapatkan penjelasan, Harmansyah kemudian mengonfirmasi kejadian tersebut kepada pihak proyek. Dalam pertemuan dengan mandor pembangunan yang disaksikan sejumlah pekerja, ia mengaku mendapatkan jawaban bahwa tembok tersebut sengaja dirobohkan karena dianggap mengganggu aktivitas pemasangan pagar besi dan pilar beton.

Selain itu, menurut Harmansyah, pihak mandor juga menyampaikan adanya dugaan kekurangan luas tanah pada properti KMS 15.

Namun, ia menegaskan bahwa persoalan mengenai batas dan luas tanah seharusnya diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku, termasuk pengukuran secara resmi apabila terdapat perbedaan klaim kepemilikan.

"Kalau memang ada persoalan mengenai batas atau kekurangan tanah, silakan ditempuh melalui prosedur hukum. Negara kita adalah negara hukum, sehingga semuanya harus diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Atas kejadian tersebut, pihak KMS 13 kemudian menempuh jalur hukum dengan membuat laporan ke Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat.

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/671/X/2026/SPKT/POLSEK METRO MENTENG/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, tertanggal 5 November 2026 pukul 21.41 WIB, terkait dugaan tindak pidana pengrusakan.

Harmansyah mengatakan, dalam mediasi yang berlangsung pada hari ini terdapat sejumlah hal yang menjadi perhatian, terutama mengenai posisi pagar pembatas yang menurut pengamatannya telah bergeser dari lokasi semestinya.

Ia menyebut, dalam pembahasan mediasi, muncul keterangan dari pihak sebelah bahwa posisi pembatas tersebut digeser sementara agar aktivitas pembangunan dapat berjalan dan nantinya akan dikembalikan seperti semula.

Meski demikian, persoalan mengenai batas tanah dan dugaan perbedaan luas lahan masih perlu dipastikan melalui pengukuran serta mekanisme hukum yang sesuai.

"Yang sudah pasti, sejak 4 November hingga hari ini, tembok yang sebelumnya menjadi batas tanah dan properti KMS 13 sudah tidak ada. Bahkan, puing-puingnya juga telah dibersihkan. Karena itu, kami berharap persoalan ini dapat ditangani secara jelas dan tidak menimbulkan persoalan baru," ujarnya.

Lebih lanjut, Harmansyah menekankan pentingnya etika dan komunikasi antarwarga, terutama ketika melakukan aktivitas pembangunan yang bersinggungan langsung dengan properti milik tetangga.

Menurutnya, komunikasi seharusnya dilakukan sejak awal sebelum mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau menimbulkan kesalahpahaman dengan pihak lain.

"Kalau kita hidup bertetangga, komunikasi itu penting. Dengan mengedepankan etika dan adab, seharusnya pihak yang akan melakukan pekerjaan terlebih dahulu menemui tetangganya, minimal untuk bersilaturahmi dan menyampaikan maksudnya. Jangan sampai setelah terjadi persoalan dan muncul laporan hukum, baru kemudian berupaya membangun komunikasi," tuturnya.

Sementara itu, Camat Menteng, Nurhelmi Savitri, mengatakan bahwa mediasi tersebut merupakan upaya mempertemukan kedua belah pihak agar dapat saling memberikan penjelasan dan menemukan jalan keluar terbaik.

Ia menjelaskan, pihak kecamatan berupaya membuka ruang komunikasi karena sebelumnya kedua pihak dinilai belum memiliki hubungan komunikasi yang baik terkait aktivitas pembangunan maupun persoalan batas tanah tersebut.

Nurhelmi mengungkapkan, dalam pertemuan itu, pihaknya memperoleh sejumlah informasi dari masing-masing perwakilan, termasuk keterangan mengenai tembok pembatas yang telah dirobohkan dan diganti pagar seng.

"Awalnya saya mendapat telepon dari pihak KMS 13 yang menyampaikan bahwa tembok pembatas sudah tidak ada dan diganti dengan pagar seng. Setelah itu, saya berupaya mempertemukan kedua belah pihak agar bisa duduk bersama dan saling bertukar informasi," jelas Nurhelmi.

Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk membangun hubungan komunikasi yang lebih baik. Bahkan, kedua pihak telah saling bertukar nomor telepon sehingga diharapkan komunikasi dapat terus terjalin setelah mediasi.

Ia juga menyampaikan bahwa terdapat harapan agar kondisi pembatas tanah dapat dikembalikan seperti semula, sebagaimana yang menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut.

"Intinya, kami berharap persoalan ini bisa selesai dengan baik. Kalau memang ada kesalahan, sebaiknya dikomunikasikan bersama. Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui komunikasi justru berkembang menjadi persoalan lain," ungkapnya.

Dugaan Pelanggaran PBG

Terkait pembangunan rumah tinggal di KMS 15, Nurhelmi menyatakan bahwa berdasarkan informasi dan pengawasan pihak kecamatan, perizinan pembangunan tersebut telah dipenuhi dan kegiatan pembangunan juga telah dipantau secara berkala.

"Untuk perizinan pembangunan di KMS 15, semuanya sudah ada dan telah dipantau secara berkala oleh kami dari sektor terkait. Jadi, persoalan yang dibicarakan dalam mediasi ini lebih mengarah pada batas bangunan, batas wilayah, dan tembok pembatas yang dirobohkan," terangnya.

Harapan Camat Nurhelmi Savitri

Nurhelmi menambahkan, pihak kecamatan akan mengembalikan tindak lanjut penyelesaian persoalan tersebut kepada kedua belah pihak dengan tetap membuka ruang komunikasi dan melakukan pemantauan secara informal.

Ia berharap, pertemuan tersebut tidak hanya menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun hubungan bertetangga yang lebih baik.

"Kami berharap setelah pertemuan ini kedua pihak bisa semakin mengenal, saling berkomunikasi, dan menjaga hubungan baik. Mudah-mudahan semuanya dapat diselesaikan dengan baik dan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar," pungkasnya.

Mediasi pada Senin (9/11/2026) tersebut menjadi pertemuan awal dalam upaya penyelesaian persoalan robohnya tembok pembatas KMS 13. Sementara itu, laporan dugaan pengrusakan yang telah disampaikan ke Polsek Metro Menteng tetap menjadi bagian dari proses hukum yang telah ditempuh pihak pelapor.(FS)***