Koperzone

KOPERZONE - Pada ajang Asia Youth International Model United Nations ‎(AYIMUN), di Bangkok 21-24 November lalu, Mohamad Rasyid Alkautsar (20) Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menyampaikan gagasan strategis mengenai ketimpangan global dalam pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di sektor pendidikan.

‎Dalam pidato ilmiahnya itu, pemuda asal Jakarta tersebut mengambil tema sidang “Embracing AI Assistance in Education without Compromising Academic ‎Integrity”. 

‎Dalam keterangan tertulis, Jumat (28/11/2025), Rasyid menjelaskan bahwa AI memang menjadi alat penting yang mampu mendukung aktivitas manusia sehari-hari, termasuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

‎"AI telah memunculkan tantangan serius bagi negara-negara anggota UNESCO yang berjumlah 194 Member States dan 12 Associate Members," ungkapnya. 

‎Dalam acara tersebut, Rasyid menekankan bahwa meskipun UNESCO telah menerbitkan sejumlah ‎pedoman global—antara lain; Beijing Consensus on Artificial Intelligence and Education (2019), UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence (2021), UNESCO Guidance for Generative AI in Education and Research (2023), AI and Education: Guidance for Policy-makers (2021), dan AI and the Futures of Learning – UNESCO Reports, dokumen-dokumen tersebut bersifat non-legally binding sehingga implementasinya masih timpang ‎antarnegara.‎

‎Akibatnya, menurut dia berbagai masalah tetap terjadi di negara-negara anggota, termasuk:

‎● Regulasi AI global yang lemah dan tidak mengikat

‎● Bias algoritmik yang memperburuk ketidaksetaraan

‎● Lemahnya perlindungan data pribadi

‎● Kesenjangan infrastruktur digital dan AI

‎● Kurangnya talenta dan kapasitas institusi

‎● Standar kualitas yang belum terintegrasi

‎● Lemahnya kerja sama akademik lintas negara

‎● Overdependence pada AI yang mengurangi kemampuan berpikir kritis

‎“Ketidakmerataan pemanfaatan AI bukan hanya persoalan teknologi, tetapi persoalan keadilan global. Tidak semua negara memiliki infrastruktur, kapasitas, dan kesiapan yang sama," ujar pemuda anggota Partai Bulan Bintang tersebut. ‎

‎Untuk menjawab kesenjangan tersebut, cucu Ahmad Sumargono anggota DPR RI periode 2004-2009 itu, mengusulkan program inovatif bertajuk Global AI Sandbox Mechanism (GASM).‎

‎Dia menerangkan, GASM merupakan kerangka internasional sukarela yang menghormati ‎kedaulatan negara, memungkinkan setiap negara:

‎● menguji, menilai, dan menerapkan teknologi AI di lingkungan yang aman,

‎● mendapatkan bimbingan teknis dan protokol keselamatan, serta

‎● tetap mempertahankan kontrol penuh atas data, kebijakan, dan arah pengembangan teknologi AI nasional.

‎Rasyid juga mengajukan struktur tiga tingkat:‎

‎• Tier 1 – National AI Sandboxes

‎Fasilitas bagi setiap negara untuk mengatur dan menguji AI sesuai konteks hukum, budaya, dan ‎ekonominya.‎

‎• Tier 2 – Regional AI Sandbox Hubs

‎Untuk mendorong kolaborasi, standardisasi, dan interoperabilitas antarnegara dalam satu kawasan.‎

‎• Tier 3 – Global AI Sandbox Council

‎Dikoordinasikan badan-badan PBB relevan untuk menetapkmenetapkan protokol keselamatan minimum, ‎prinsip transparansi, dan pedoman etika. 

‎Guna memastikan mekanisme ini berjalan inklusif, Rasyid juga mengusulkan Cross-Funding Framework, meliputi:‎

‎● Kontribusi negara maju untuk mendukung kesiapan negara berkembang

‎● Matching funds dari lembaga multilateral seperti World Bank, UNESCO, dan ITU

‎● Pendanaan publik–swasta dari developer AI, institusi riset, dan industri

‎● Pembentukan Komite Internasional Independen untuk mengawasi perkembangan kurikulum AI negara berkembang dan implementasi program pendidikan berbasis AI. ‎

‎Menurutnya, pendekatan pendanaan yang kolaboratif ini penting agar negara-negara yang tertinggal ‎dalam infrastruktur maupun SDM tidak semakin tersisih dalam era teknologi masa depan.

‎Dia menambahkan, bahwa GASM adalah langkah tegas untuk memastikan penggunaan AI yang aman, adil, dan merata di seluruh dunia.‎

‎“Kita tidak boleh membiarkan kesenjangan digital berubah menjadi kesenjangan peradaban. AI harus menjadi alat pemersatu, bukan pemecah kesenjangan," tegasnya. ‎

‎"Global AI Sandbox Mechanism ‎dapat menjadi jembatan menuju masa depan pendidikan yang inklusif bagi seluruh bangsa," pungkasnya. 

‎Dia mengakui, usulannya mendapat perhatian dari berbagai delegasi muda yang hadir, dan dinilai sebagai salah satu kontribusi paling progresif dalam perumusan solusi AI di bidang pendidikan.(FS)***‎