Koperzone

KOPERZONE - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo telah selesai diperiksa Kejaksaan Agung terkait dugaan pelanggarannya dalam kasus korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur 2,3,4 dan 5 BAKTI Kominfo.

Dalam kasus yang telah merugikan negara mencapai Rp8 triliun ini, Dito Ariotedjo disebut telah menerima uang sebesar Rp27 miliar.

Atas kasus ini, desakan Dito Ariotedjo mundur dari jabatannya sebagai Menpora ramai di media sosial.

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Universitas Al Azhar, Ujang Kamarudin menilai desakan publik agar politisi Partai Golkar mundur dari jabatannya adalah hal yang wajar.

Mengingat yang bersangkutan dalam BAP atas nama Dito Ariotedjo disebut-sebut telah menerima aliran dana Rp27 miliar.

"Ya mestinya kalau sudah disebut dalam BAP lo, dipersidangan juga disebutkan. Itu mestinya secara moral etik ya kalau di negara-negara beradab. Tentu pasti mundur (dari menteri)," kata Ujang saat dihubungi, Selasa (4/7/2023).

Dalam BAP Irwan Hermawan yang menyebutkan Dito telah menerima uang 27 miliar itu, kata Ujang, jelas merupakan bukti hukum bahwa benar adanya dugaan keterlibatan Menpora.

"Sudah jelas bahwa dalam BAP Irwan itu sudah diakui dalam persidangan sudah disebutkan. Ada dugaan penerimaan uang dari pengakuan Irwan itu kepada Dito 27 miliar," ujarnya.

Karena itu, Ujang menilai sangat wajar bila ada desakan dari publik agar Menpora Dito mundur dari jabatannya.

Hal ini juga, lanjutnya, bila Dito mundur atau di reshuffle oleh Presiden Jokowi, tujuannya tak lain untuk menjaga marwah kabinet pemerintahan Jokowi.

"Persidangan itukan bukti hukum. Jadi kalau ada desakan reshuffle. Perlu juga jokowi untuk mereshuffle Dito," ujarnya.

"Saya sih melihat kabinet demi marwah yang bagus. Demi pemerintahan Jokowi yang bersih. Kalau bisa sih direshuffle saja. Apalagi publik yang memintanya harus reshuffle," tegas Ujang.

Namun saat ditanya soal ramai diperbincangkan di media sosial sosok yang pantas menggantikan Menpora Dito bila direshuffle Jokowi adalah Ketua Umum DPP KNPI, La Ode Umar Bonte, Ujang sendiri tak bisa berspekulasi panjang.

Pasalnya hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Wah saya tidak tahu ya kalau Ketua Umum KNPI (penggantinya). Karena jatahnya menteri dari Golkar. Kemarin kan dari Golkar. Saya sih lihat dari Golkar lagi," pungkasnya. ***