Koperzone

KOPERZONE - Pasca penundaan Kongres XXIV Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) beberapa waktu lalu dinamika organisasi semakin kencang. Karena ada pihak tertentu yang menganggap PP INI telah gagal menyelenggarakan kongres, padahal itu bukan batal melainkan ditunda seusai adanya intruksi Kementerian Hukum dan HAM. 

Melihat kondisi tersebut, Ketua Umum PP INI Yualita Widyadhari merasa prihatin. Terlebih di jagad media sosial para notaris saling mengeluarkan kebencian satu sama lain. 

"Mereka (notaris) saling membully dan mengeluarkan ujaran kebencian. Saya prihatin karena sebagai notaris harusnya jaga lisan karena kita menjadi panutan di masyarakat. Bagaimana, bisa dipercaya oleh masyarakat kalau mengeluarkan kalimat-kalimat yang berupa ujaran kebencian," ujar Yualita Widyadhari, saat sambutan acara Halal Bi Halal PP INI, di Jakarta Selatan, Senin (22/5/2023). 

Untuk itu, Yualita sendiri tidak pernah merespon hal-hal negatif yang ada di medsos. Karena, dia ingin menjaga marwah INI. Dia juga meminta pengurus saat ini untuk terus bekerja demi kepentingan anggota. 

"Banyak sekali anggota di luar sana yang akan dirugikan apabila kita tidak menjalankan kegiatan sampai dengan selesai masa kepengurusan," ucap dia. 

Karena kondisi INI yang terjadi sekarang, banyak ALB (Anggota Luar Biasa) yang bertanya kepada Yualita untuk kembali menjadwalkan dilaksanakan Ujian Kode Etik Notaris (UKEN). Dimana sudah ada 3.500 pendaftar yang ingin mengikuti UKEN. 

"Kalau kita mau egois udahlah nggak usah dipikirin, pikirin buat persiapan kongres saja. Tapi, ini tanggung jawab moral dan harus dipikirkan karena sudah diberi amanah oleh anggota. Sehingga, kita putuskan UKEN akan tetap dilaksanakan dan diikuti oleh 2.000 peserta," tuturnya. 

Yualita sendiri memiliki alasan pembatasan peserta UKEN. Karena, harus memverifikasi dokumen dari pendaftar (ALB) seperti ijazah, surat keterangan magang dan lain-lain. Hal itu katanya diperlukan ketelitian untuk memenuhi aturan yang ada. 

"Kita akan melaksanakan UKEN tahap awal pada minggu depan. Kita akan membantu semaksimal mungkin ALB yang mengikuti UKEN nanti," tegas Yualita. 

Saat ditemui awak media, Yualita menerangkan masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang perlu dilaksanakan PP INI menjelang Kongres XXIV yang dijadwalkan terlaksana pada Agustus 2023 nanti. 

"Sekarang saja sudah ada 3.500 peserta yang mendaftar untuk UKEN. Dengan adanya berita yang tidak baik di luar sana, saya yakin para peserta bisa tahu mana yang menyampaikan kebencian dan berbuat baik untuk organisasi," kata dia. 

Dia dan pengurus PP INI yang ada sekarang, ingin berbuat lebih baik untuk organisasi. Misalnya, kata Yualita mengurus perpanjangan masa jabatan notaris. 

"Kita berbuat bukan untuk kita tetapi untuk organisasi dan anggota. Misal, sekarang kita fokus hanya untuk kongres, tetapi tidak mau mengurus kepentingan anggota seperti perpanjangan masa jabatan notaris, rasanya egois kalau mengorbankan mereka untuk kepentingan yang tidak jelas," ungkapnya. 

Yualita kembali menegaskan, pihaknya akan tetap tegak lurus dengan program-program kedepan. Juga, akan me-reshuffle pengurus yang tidak aktif. 

"Guna meneruskan program-program yang sudah dijadwalkan, kita perlu komitmen dari semua pengurus. Oleh karena itu, PP sudah meminta komitmen dari pengurus untuk bersedia aktif melanjutkan program sampai dengan selesai kepengurusan," ujarnya.

Lebih lanjut Yualit menjelaskan bagi mereka yang tidak mengembalikan formulir kesediaan aktif dianggap mengundurkan diri dan kita ganti dengan anggota yang mau aktif menjadi anggota PP dan bekerja menyelesaikan program untuk kepentingan anggota. Agar organisasi berjalan seperti mana mestinya kita membutuhkan 'Team Work' yang kuat untuk menjalankan program yang sudah dijadwalkan.

Dengan tema Halal Bi Halal 'Jaga Lisan, Sucikan Hati, Jalin Silaturahmi' menurut Yualita tujuannya untuk mengingatkan semuanya demi membangun suasana positif, memperbaiki diri demi kepentingan organisasi INI. 

Tak lupa juga, Yualita menjelaskan PP INI akan melaksanakan seminar internasional pada 21-22 Juli mendatang. Dengan adanya kemajuan teknologi dan era digitalisasi sekarang, peran notaris semakin tergeser. Karena sistem 'Common Law' lebih unggul dibandingkan 'Civil Law' sendiri. 

Oleh karena itu, kata dia dengan terpilihnya Sekum PP INI, Tri Firdaus Akbarsyah sebagai Presiden Asian Affairs Commision of The International Union of Notaries (CAAs) diharapkan seminar itu memperkuat profesi notaris Indonesia di Asia. 

"Seminar nanti akan diikuti semua negara Asia dengan 9 negara sebagai pelaksana utama. Nantinya juga akan didukung oleh The International Union of Notaries (UINL) dan dari Uni Eropa untuk memperkuat materi mengenai eksistensi notaris kedepannya," pungkas Yualita.  

Di tempat yang sama Sekretaris I PP INI, Herna Gunawan menjelaskan mengenai reshuffle atau perombakan pengurus. Nantinya para pengurus akan diminta pernyataan tentang keaktifannya. 

"Itu kewenangan PP untuk merombak pengurusnya dan mereka bersedia menyatakan keaktifannya. Jika mereka ingin aktif kembali harus menyampaikan kesetiaannya untuk aktif," ucap Herna. 

Adanya peserta UKEN yang sudah mencapai 2.000 orang, dia memaparkan bahwa 850 peserta adalah mereka yang sudah mendaftar dari tahun 2022 akan diprioritaskan. Sedangkan, sisanya yang 1.100 pendaftar akan diberikan sistem gugur. 

"Mengenai UKEN, 850 peserta dari tahun 2022 menjadi prioritas. Kami akan melayani verifikasi berkas mereka, kalau ada kekurangan diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Sedangkan sisanya 1.100 dengan sistem gugur, ketika mereka mendaftar dan tidak sesuai maka akan dieliminasi," paparnya. 

"1.100 pendaftar yang terverifikasi tadi jika mereka gugur akan diisi kembali dengan pendaftar baru. Peminat UKEN ini sangat banyak, namun ada keterbatasan kuota," sambung Herna. 

Herna juga menegaskan, bahwa Kongres XXIV Cilegon tertunda, dirinya juga berharap agar tetap terlaksana. Namun, karena adanya insiden-insiden seperti yang dijelaskan sebelumnya sehingga jadwal Kongres tertunda hingga Agustus 2023. 

"Persiapan sendiri saat itu sudag 90 persen. Namun, dengan adanya sistem E-Vote nasional yang diprakarsai oleh Kemenkumham, Kemenkominfo, dan BSSN setiap anggota punyak hak untuk memilih calon pilihannya. Itu semua dilakukan untuk kebaikan organisasi," tegas Herna.

Untuk diketahui saat halal bihalal, PP INI melakukan serangkaian kegiatan seperti santunan kepada anak yatim dan memberikan tali kasih kepada werda Notaris. Sebelum itu PP INI terlebih dahulu mengadakan Rapat Pleno yang dihadiri lebih dari 100 anggota diantaranya Sekretaris Umum Tri Firdaus Akbarsyah, Bendahara Umum Wirastuti Puntaraksma, Kabid Humas Wiratmoko dan kabid-kabid lainnya. 

Adanya RDP 24 Pengwil Dengan Komisi III DPR RI, PP INI: Tidak Paham AD/ART

Pada hari Selasa, 23 Mei 2023 direncanakan akan ada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR RI dengan organisasi notaris yang mengatasnamakan dirinya sebagai 24 Pengurus Wilayah INI (P24). Akan tetapi di dalam RDP tersebut tidak megikutsertakan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) maupun Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Menanggapi hal itu PP INI melalui Ketua Bidang Organisasi Taufik pun memberikan jawaban dengan santai, pengurus PP INI tidak akan kesana. Karena, selama ini bergulir berita bahwa seolah-olah pengurus pusat berharap untuk diundang. 

"Dalam hal ini PP INI tidak akan kesana, kesannya di medsos kita ingin diundang. Kami tetap menjalankan program sesuai dengan AD/ART yang ada sampai dengan Kongres XXIV terlaksana. Untuk itu, maka semua program dan kegiatan, yang berwenang melaksanakan setiap agenda adalah pengurus sekarang," ucap Taufik. 

Adapun, agenda lain yang ingin dilaksanakan oleh P24 yaitu agar diadakan Kongres Luar Biasa (KLB). Untuk KLB sendiri kata Taufik, adalah kegiatan yang dilaksanakan diluar jadwal Kongres yang mana itu termaktub didalam AD/ART. 

"Terkait KLB yang harus diketahui adalah kegiatan yang dilaksanakan diluar jadwal Kongres sesuai AD/ART. Sedangkan Kongres sendiri sudah dijadwalkan untuk terlaksana ya otomatis gak ada KLB," tegasnya. 

Taufik menerangkan, Kongres XXIV yang harusnya terlaksana di Cilegon pada bulan April 2023 lalu bukan batal tetapi ditunda. Karena adanya permintaan pemerintah melalui Kemenkumham sebagai pembina PP INI. Di dalam sistem regulasi UU Perkumpulan, menurut dia kepengurusan organisasi itu adalah yang diakui oleh pemerintah, jika sebuah organisasi tidak diakui oleh pemerintah tidak akan bisa berjalan ataupun eksis. 

"Jika Kongres kemarin dipaksakan, maka tidak diakui oleh pemerintah sehingga jadi sia-sia. KLB itu juga ketentuannya sama dengan Kongres yaitu ada tujuan dan maksudnya. Seperti contoh yang dilakukan P24 mengirim surat ke PP, namun disitu tidak ada agenda dan tujuan KLB yang mereka minta. Dalam AD/ART terlaksananya KLB pelaksananya adalah PP bukan Pengwil," terangnya. 

"Jawaban PP kepada mereka saat itu ya tidak menolak atau menerima. Tetapi menegaskan, tidak ada agenda lain setingkat kongres sampai terjadi kongres," sambung Taufik. 

Masih kata Taufik, Kongres XXIV yang tertunda sebenarnya bukan keinginan dari PP INI. Bahkan, saat itu persiapan sendiri sudah 95 persen. Namun, menurut dia karena ada intervensi maka Kemenkumham sebagai pembina meminta untuk menjadwal ulang Kongres XXIV. 

"Sebelum hari H sudah siap 95 persen. Karena ada intervensi seperti surat masuk ke Kemenkumham maka keluar instruksi untuk menjadwal ulang pelaksanaan Kongres. Kita tidak ada masalah secara substansi, karena biaya-biaya sudah kita keluarkan semua bahkan sudah bekerja berbulan-bulan, karena ada intruksi dari pemerintah nggak mungkin kita menolak," tutur Taufik. 

Masih tentang KLB, Taufik kembali menjelaskan harus ada undangan atau pemberitahuan satu bulan sebelum terjadi itu. Berakhirnya masa jabatan pengurus itu, kata dia sudah ada serah terima antara pengurus lama ke pengurus baru yang tujuannya untuk tidak terjadi kekosongan kepengurusan. 

"Mari kita fokus kepada agenda kongres, bagaimana terlaksana dengan baik. Dengan sistem E-Vote dalam kongres nanti sehingga anggota bisa memberikan hak pilihnya," tutup Taufik. (F01) ***