Hindari Pelanggaran Dana BOS, Puluhan Kepala Sekolah Didiklat

0
10

Bogor, Koperzone.com—Sedikitnya 80 Kepala Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kota Bogor mengikuti Pendidikan Pelatihan (Diklat) Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Keuangan Daerah secara daring. Diklat yang utamanya terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini dibuka oleh Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah di Balai Kota Bogor, Senin (23/11/2020).

Diklat tersebut digelar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor.

Sekdakot Bogor Syarifah Sofiah mengatakan, penyelenggaraan Diklat ini merupakan jawaban dari kebutuhan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sekalipun digelar di tengah keterbatasan Pandemi Covid-19.

Ia berpesan agar saat pemberian materi, para peserta mendalami lima prinsip dan 12 larangan yang ada di Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020.

“Tolong dipelajari benar petunjuk teknis dana BOS ini, agar tidak terjadi pelanggaran di kemudian hari,” tegas Syarifah.

Syarifah menambahkan, secara nasional pendidikan merupakan sektor yang diprioritaskan. Hal ini terlihat jelas saat penyusunan perencanaan anggaran, anggaran pendidikan harus lebih dari 20 persen. Bahkan di pemerintahan pusat memberikan perhatian khusus dengan mengalokasikan dana BOS.

“Kota Bogor menerima dana BOS untuk SD Rp 87 Miliar dan SMP Rp 42 Miliar. Dana sebesar ini tentu harus dipastikan penggunaannya berjalan dengan baik,” harapnya.

Kepala BKPSDM Kota Bogor, Taufik, menambahkan, diklat ini menyikapi para Kepala Sekolah sebagai pengguna anggaran dana BOS agar dalam implementasinya lebih profesional, tepat sasaran dan tepat guna.

Diklat pengelolaan dana BOS ini, kata Taufik, merujuk pada Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Di dalam Penggunaan dana BOS reguler ini dilakukan berdasarkan prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisien, akuntabilitas, dan transparansi.

“Fleksibilitas di sini penggunaan dana BOS reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah tanpa menyalahi aturan,” imbuh Taufik. (R1-Cep)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here